Wakil Ketua Komisi X DPR RI Ferdiansyah. Foto: Odjie/od

Wakil Ketua Komisi X DPR RI Ferdiansyah mengatakan, Menteri Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi telah merubah prioritas sasaran strategis, yakni dengan lebih mengedepankan mutu dan relevansi ketimbang akses pada Prioritas Sasaran Strategis Pendidikan Tinggi 2015-2019. Saat ini, Prioritas Sasaran Strategis 2015-2019 itu adalah mutu, relevansi, akses, daya saing dan tata kelola. Prioritas Sasaran Strategis ini dinilai masih perlu dibenahi.

Demikian disampaikan Ferdi, panggilan akrabnya, saat rapat dengar pendapat umum dengan Rektor Universitas Udayana, Rektor Institut Seni Budaya Indonesia Aceh, Rektor Universitas Pendidikan Indonesia, Rektor Universitas Negeri Manado, dan Direktur Politeknik Negeri Malang di Gedung Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (30/1/2018).

“Dari kelima hal tersebut, Komisi X masih melihat beberapa permasalahan yang perlu dibenahi. Beberapa permasalahan yang terkait dengan mutu dapat dilihat dari beban belajar dan masa studi serta sistem SKS. Persoalan yang paling menonjol dalam hal mutu Perguruan Tinggi adalah kualitas dan kuantitas Dosen. Sejak Undang-Undang Guru dan Dosen disahkan, seharusnya tidak ada lagi dosen yang berpendidikan sarjana atau minimal pasca sarjana,” papar Politisi F-Golkar itu.

Namun kenyataannya saat ini, Dosen yang berpendidikan S1 masih berjumlah 34.393 orang, sementara Dosen yang berpendidikan Doktor minimal seharusnya berjumlah 30 ribu, tetapi yang ada hanya 25 ribu. Begitu pula dengan jumlah Guru Besar juga masih sedikit yakni hanya 6 ribu orang dari kuantitas idealnya 22 ribu orang Guru Besar, ungkapnya.

“Rasio dosen dan mahasiswa juga masih timpang dan tidak merata, serta masalah sertifikasi Dosen yang hanya sekitar 50 persen saja dari seluruh Dosen yang ada. Sementara beberapa permasalahan yang terkait dengan relevansi yang paling menonjol adalah rendahnya serapan tenaga terampil dan terdidik dalam pasar tenaga kerja,” kata Ferdi.

Politisi asal dapil Jawa Barat itu menyampaikan, hal tersebut ditunjukkan dengan data BPS tahun 2016 yang menyebut penyerapan tenaga kerja hingga Agustus masih didominasi oleh penduduk bekerja berpendidikan rendah.

“Permasalahan terkait akses dapat dilihat dari persoalan bea siswa dan persoalan pendirian maupun penggabungan Perguruan Tinggi. Sedangkan permasalahan tentang tata kelola bisa dilihat dari masalah akreditasi program studi maupun akreditasi Perguruan Tinggi yang kerap kali tidak sama (tidak lineal),” pungkasnya. (dep/sf)